PKP Angkatan XIII Dibuka : 44 Pejabat Pengawas Dilibatkan, Aksi Perubahan Dijanjikan Jadi Inovasi Daerah

Tanjungpinang, dinamikaglobaltimes.id 

Peningkatan kualitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kepri, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XIII resmi dibuka Senin (24/8/2026) di Aula Wan Seri Beni, dengan target melahirkan pemimpin pengawas yang tidak hanya cakap, tetapi juga mampu melahirkan terobosan nyata bagi pelayanan publik.

44 Peserta dari Berbagai Instansi, Durasi Lebih dari 900 Jam Pelajaran

Kepala BPSDM Provinsi Kepri, Any Lindawati, menyampaikan bahwa pelatihan ini diikuti oleh 44 orang pejabat pengawas yang berasal dari berbagai lingkungan instansi. Sebanyak 31 orang dari lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, 10 orang dari Pemerintah Kota Tanjungpinang, satu orang dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang, serta dua orang dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Tanjungpinang.

Pelatihan berlangsung sejak 20 Juli 2026 dan direncanakan berakhir pada 27 November 2026, dengan total beban pembelajaran mencapai lebih dari 900 jam pelajaran (JP), setara dengan sekitar 104 hari pembelajaran. Peserta dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai minimal 7,1.

“Karena itu, saya berharap seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, “tegas Any Lindawati saat membacakan laporan penyelenggaraan.

Metode Hibrida : Klasikal dan Digital Melalui “Ligat Kepri”

Penyelenggaraan PKP Angkatan XIII menerapkan metode pembelajaran blanded terbatas, menggabungkan pola klasikal dan non-klasikal. Sesi klasikal dilaksanakan pada momen pembukaan dan rencana seminar aksi perubahan di akhir November mendatang, bertempat di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepri, Ceruk Ijuk.

Sementara itu, pembelajaran non-klasikal berlangsung secara daring melalui aplikasi Ligat Kepri, sistem pembelajaran mandiri yang dikembangkan langsung oleh BPSDM Provinsi Kepri, serta didukung sarana Zoom Meeting.

Kombinasi metode ini membuat ritme pembelajaran terasa sangat intens. Para peserta mengaku dituntut disiplin tinggi. “Pagi diberi materi, malam sudah harus mengumpulkan tugas. Seringnya satu materi disertai dua tugas yang harus diselesaikan,” ungkap Novyana, peserta dari Dinas Pendidikan Kepri.

Meski padat, antusiasme peserta tetap tinggi. Fajar Fauzi, juga dari Dinas Pendidikan Kepri, menyebut peluang ini telah lama ia tunggu. “Saya sudah menunggu lama untuk ikut. Dulu di OPD sebelumnya belum bisa karena tuntutan tugas. Alhamdulillah sekarang dapat panggilan, “ujarnya. Keberagaman latar belakang instansi peserta pun dinilai menjadi nilai tambah dalam memperluas jejaring dan wawasan antar-perangkat daerah.

Akreditasi Naik dari C ke B, Bukti Komitmen Pengembangan SDM

Saat membuka secara resmi pelatihan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Misni, memberikan apresiasi tinggi terhadap pencapaian BPSDM Provinsi Kepri yang berhasil menaikkan akreditasi program Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dari peringkat C menjadi B.

“Ini hasil kolaborasi semua pihak, termasuk pemerintah kabupaten dan kota. Walaupun BPSDM belum membentuk UPT, namun sudah mampu meraih apresiasi tersebut, “ujar Misni, menegaskan bahwa peningkatan kualitas lembaga pelatihan adalah cerminan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang profesional.

Aksi Perubahan : Solusi Nyata yang Didaftarkan Sebagai Inovasi Daerah

Yang membedakan pelatihan ini dari sekadar kegiatan belajar biasa adalah kewajiban menyusun dan melaksanakan Aksi Perubahan. Setiap peserta ditugaskan memetakan permasalahan nyata dalam pelayanan publik di lingkungan kerjanya, memilih satu masalah prioritas, lalu merancang dan menjalankan solusi konkret.

“Aksi perubahan yang disusun dan dilaksanakan peserta nantinya akan didaftarkan sebagai Inovasi Daerah, “ungkap Widyaiswara Ahli Muda BPSDM Provinsi Kepri, Donie Tuah Fitriano Putra, S.IP., M.I.POL.

Langkah ini bukan hal baru. Sebelumnya, sekitar 200 inovasi telah lahir dari hasil PKA dan PKP angkatan-angkatan sebelumnya dan telah didaftarkan sebagai inovasi daerah. Dengan demikian, pelatihan ini bukan hanya soal kenaikan jenjang karir atau pemenuhan syarat jabatan, melainkan ruang lahirnya perbaikan pelayanan publik yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menuju Birokrasi yang Lebih Responsif dan Inovatif

PKP Angkatan XIII berjalan hingga akhir November 2026, dengan harapan tidak hanya melahirkan pejabat pengawas yang berkompeten secara manajerial, tetapi juga mampu membawa perubahan nyata di satuan kerja masing-masing. Di balik tebalnya materi dan ketatnya penilaian, terselip satu tujuan besar: memastikan setiap aksi perubahan yang lahir dari pelatihan ini bukan sekadar laporan tugas, melainkan benih inovasi yang mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik di Provinsi Kepri. (***).