BATAM – DPRD Kota Batam menyoroti kembali persoalan banjir yang terjadi di sejumlah titik di wilayah Bengkong setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kota Batam. (23/9/2026)
Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Ruslan Sinaga, meminta Pemerintah Kota Batam melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera melakukan langkah konkret untuk menangani titik-titik rawan banjir yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Baca Juga: Bhayangkari Peduli, Sambangi Anak Penderita Hidrosefalus dan Lansia di Anambas
Sorotan tersebut disampaikan setelah beredar informasi di medsos kendaraan warga terseret arus hingga masuk ke alur sungai akibat derasnya aliran air.
Ruslan mengatakan, sejumlah titik rawan banjir di Bengkong sebelumnya telah ditinjau langsung bersama BPBD dan OPD terkait. Dalam peninjauan tersebut, pihaknya juga telah menerima masukan masyarakat melalui RT dan RW serta mendokumentasikan kondisi di lapangan.
“Kami sudah survei dan sudah ada dokumentasinya. Saat itu saya meminta agar benar-benar direalisasikan, jangan sampai ketika musim hujan warga kembali terdampak,” kata Ruslan.
Menurut Ruslan, DPRD telah menyampaikan persoalan tersebut kepada OPD terkait, termasuk Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan (Perkim) serta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.
Ia juga mendorong agar kebutuhan penanganan banjir dapat menjadi perhatian dalam pembahasan APBD Perubahan, khususnya untuk persoalan yang dinilai mendesak.
“Saya sudah telepon langsung, tolong anggarkan di APBD Perubahan kepada Dinas Perkim serta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air,” ujarnya.
Ruslan menegaskan, persoalan banjir di Bengkong bukan merupakan kejadian baru. Sejumlah kawasan telah lama dipantau karena memiliki potensi genangan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
Karena itu, ia meminta hasil survei lapangan tidak berhenti pada dokumentasi atau laporan, tetapi dilanjutkan dengan program penanganan yang jelas.
“Yang saya kecewakan, jawabannya iya, iya, oke, tetapi pelaksanaannya tidak ada. Jangan peninjauan ke lapangan hanya menjadi dokumentasi. Kalau sudah turun dan mendengar keluhan masyarakat, laksanakan, kerjakan dan atasi,” tegasnya.
Dalam peninjauan sebelumnya, terdapat sejumlah kebutuhan penanganan infrastruktur, di antaranya normalisasi drainase, pembangunan batu miring, serta perbaikan jembatan yang dinilai terlalu pendek dan kondisi fondasinya mulai mengalami kerusakan.
Ruslan mengatakan persoalan tersebut telah disampaikan kepada Dinas Bina Marga agar masuk dalam perhatian dan perencanaan penanganan infrastruktur.
Ia juga meminta pemerintah tidak selalu menunggu tahun anggaran berikutnya apabila terdapat persoalan yang membutuhkan penanganan segera.
“Memang ada OPD yang mengatakan akan dianggarkan tahun depan. Tetapi sesungguhnya jangan selalu menunggu tahun depan kalau memang persoalannya sudah mendesak. Di rapat paripurna juga saya sudah ingatkan agar Bengkong diperhatikan karena merupakan salah satu kawasan yang rentan banjir,” katanya.
Selain mendorong penanganan infrastruktur, DPRD juga mengingatkan pentingnya pemeliharaan lingkungan. Ruslan meminta RT dan RW mengoptimalkan kegiatan pembersihan drainase secara berkala.
“Saya selalu menyampaikan kepada RT dan RW agar giat melakukan maintenance setiap tiga bulan. Ada program pemerintah untuk pemeliharaan lingkungan. Ini harus dimaksimalkan agar persoalan seperti ini tidak terus berulang,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat tidak membuang sampah ke parit maupun saluran drainase yang dapat menghambat aliran air.
Ruslan berharap Pemko Batam melalui OPD terkait segera menindaklanjuti hasil survei dan aspirasi masyarakat. Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD akan terus dilakukan agar persoalan yang telah disampaikan kepada pemerintah mendapatkan tindak lanjut.
“Jangan jadikan peninjauan ke lapangan hanya sebagai dokumentasi. Kalau sudah kita informasikan dan sudah diketahui persoalannya, harus ada tindak lanjut dan solusi,” tegas Ruslan. (Cv)
