Hampir Setahun, Penanganan Kasus PHK Sepihak Mantan Karyawan PT BAI Tak Kunjung Selesai

Kepri, dinamikaglobaltimes.id 

Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang menimpa mantan karyawan PT Bintan Alumina Indonesia (PT BAI) berinisial G, yang dilakukan pada akhir 2025 lalu, masih belum menemukan titik penyelesaian. Padahal kasus ini sudah masuk penanganan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Riau. Karena tidak ada kesepakatan, sengketa ini dipastikan akan dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). 

Awak media ini menemui Adri, penerima kuasa sekaligus pendamping G, di tempatnya biasa mangkal. Adri juga menjabat sebagai Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Reformasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Pria yang sudah sering mendampingi pekerja korban PHK sepihak perusahaan di wilayah Kepri ini mengaku merasa heran dan penuh pertanyaan melihat lambatnya penyelesaian kasus tersebut.

“Karena tidak tercapai kesepakatan antara G dan PT BAI, maka perselisihan ini akan naik ke tahap selanjutnya, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial. Saya selaku Ketua SPSI Reformasi Daerah Kepri sekaligus pendamping G sangat menyayangkan hal ini. Sampai sekarang belum ada titik temu, padahal anjuran dari Disnakertrans Kepri sudah diterbitkan. Pihak pekerja juga sudah bersedia bernegosiasi terkait hak pesangon sesuai anjuran Disnakertrans, sekitar 35 persen,” ujar Adri.

Adri menambahkan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Jefry, petugas HRD PT BAI, namun tawaran 35 persen tersebut belum mendapat tanggapan dari perusahaan. Menurutnya, sengketa pesangon bagi karyawan PKWTT atau karyawan tetap seringkali menjadi sumber perselisihan yang berkepanjangan. Padahal pekerja yang terkena PHK sangat membutuhkan kepastian hukum demi menutupi kebutuhan ekonomi keluarga sebelum mendapatkan pekerjaan baru.

“Kami berharap, dengan adanya Pasal 228 tentang PHK dan Pasal 253 tentang dana cadangan pesangon dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026, kedua belah pihak bisa lebih memahami dan patuh terhadap aturan tersebut,” tambahnya.

Adri juga mengusulkan agar pengelolaan dana cadangan pesangon dikolaborasikan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan menyetorkan dana cadangan pesangon ke BPJS dengan aturan yang jelas. Jika PHK tidak bisa dihindari, pekerja yang sudah memiliki surat PHK dan surat keterangan kerja bisa langsung mengurus pencairannya ke BPJS Ketenagakerjaan sekaligus klaim program BPJS yang lain.

Di sisi lain, seorang pengamat buruh yang tergabung dalam salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kepri menilai proses penanganan kasus ini berjalan terkesan lambat. Ia menyarankan agar kasus ini segera dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Kepri.

“Saya sudah mengikuti persoalan ini sejak lama, dan sampai sekarang belum ada titik temu. Saran saya, segera laporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau agar penyelesaiannya lebih cepat,” sarannya.

Diketahui, G adalah mantan karyawan PT BAI yang telah mengabdi selama lima tahun. Ia diputus hubungan kerjanya sepihak dengan alasan kedapatan memegang gawai saat jam kerja. Namun menurut pengakuan G, saat itu ia sedang berkomunikasi dengan atasan di grup pekerja untuk membahas urusan pekerjaan. Meski begitu, HRD tetap mengeluarkan Surat Pemecatan tanpa Surat Peringatan  (SP) 1. Yang semakin miris, saat akan dilakukan PHK, pihak HRD hanya menawarkan uang pesangon sebesar Rp1 juta.

Karena merasa diperlakukan tidak adil, G akhirnya membawa permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja. Ia tidak berjuang sendirian, didampingi oleh ketua SPSI Reformasi Daerah Provinsi Kepri. Awalnya kasus ini ditangani di Disnaker Bintan, kemudian diarahkan ke Disnakertrans Kepri. Namun hingga berita ini diterbitkan, persoalan tersebut masih menggantung.

Kasus PHK mantan karyawan PT BAI ini sebaiknya segera dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Kepri agar mendapat perhatian serius. (Richard).