Dibalik Melorotnya Kondisi Keuangan Daerah, Pemko Tanjungpinang Malah Gelontorkan Dana Hibah 7 Miliar Lebih Kepada Dua Instansi Vertikal

Tanjungpinang, dinamikaglobaltimes.id

Di tengah tekanan efisiensi anggaran dan laporan yang mengindikasikan kondisi keuangan daerah yang belum stabil, Pemerintah Kota Tanjungpinang malah mengalokasikan dana hibah senilai 7 miliar lebih dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Hibah tersebut justru dialokasikan untuk pembangunan gedung dua instansi vertikal. Yaitu, Polresta Tanjungpinang dan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Sorotan Keras Ketua DPD Akpersi Kepri, Disperkim Kepri Menutup Akses Informasi Terkait Proyek Taman Kota Kijang Senilai Rp4,86 Miliar

admin

Parahnya pagi, justru Alokasi anggaran itu berjalan dan beriringan dengan teguran resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang secara eksplisit memperingatkan seluruh kepala daerah untuk tidak mengalokasikan dana hibah kepada instansi vertikal, termasuk lembaga penegak hukum.

Anggaran yang Tertera di Sistem Resmi

Berdasarkan pemantauan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Pemko Tanjungpinang, alokasi rinciannya adalah:

Baca Juga

1 tahun  lalu

Laporan Pemukulan di Polsek Bintim Terkesan Lamban, Akhirnya Korban Berniat Menggelar Aksi Damai

admin

– Pembangunan Kantor Reskrim Polresta Tanjungpinang, mendekati Rp4 miliar
– Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, sebesar Rp3.278.159.439,28,-

Kedua anggaran tersebut bersumber langsung dari APBD Kota Tanjungpinang TA 2026. Artinya, dana yang digunakan adalah uang rakyat yang seharusnya diprioritaskan untuk pelayanan dasar masyarakat.

Bertentangan dengan Teguran KPK

KPK mendesak para kepala daerah untuk memfokuskan APBD sepenuhnya bagi kepentingan masyarakat luas, bukan untuk membiayai kebutuhan operasional atau fisik instansi yang sudah mendapat pendanaan dari pusat. Inspektorat daerah diminta memperketat pengawasan internal, sementara masyarakat diharapkan aktif melaporkan jika menemukan praktik yang menyimpang.

Gunjingan di Tengah Masyarakat

Keputusan Pemko Tanjungpinang ini pun memicu pertanyaan kritis di kalangan warga dan pemerhati anggaran publik. Bagaimana mungkin di tengah keharusan melakukan efisiensi, pemerintah daerah justru mengalihkan miliaran rupiah ke instansi yang sebenarnya sudah memiliki anggaran sendiri dari pusat ?

“Kalau mereka punya anggaran sendiri, untuk apa APBD yang sebenarnya terbatas ini dipakai membangun gedung mereka ? Di mana prioritas untuk jalan rusak, fasilitas kesehatan, dan pendidikan kita ? “tanya seorang warga yang enggan namanya disebutkan baru-baru ini.

Jawaban Singkat dari Pemko Tanjungpinang

Dikonfirmasi melalui layanan WhatsApp ke ponselnya, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tanjungpinang, Zul Hidayat, Senin, 19 Oktober 2026, hanya menjawab singkat, “rasanya saya sudah sampaikan ke beberapa rekan-rekan media. Dan sudah terpublikasi ke masyarakat terkait konfirmasi ini bang, “jawab Zul. (Richard).