Wabup Anambas, Dampingi Bupati Pimpin Exit BPK

ANAMBAS – Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian, S.E mendampingi Bupati Kepulauan Anambas, Aneng memimpin rapat Exit Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terkait pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Pasir Peti, Senin (11/05/2026).

Exit Meeting tersebut merupakan bagian akhir dari rangkaian pemeriksaan yang dilakukan Tim BPK terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran berjalan.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Proses Pemilihan Anggota BPD Desa Toapaya Selatan Disorot, Diduga Cacat Hukum

197 admin

Kegiatan ini turut dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat pengelola keuangan daerah, serta Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam pertemuan tersebut, Tim BPK menyampaikan sejumlah hasil pemeriksaan sementara sekaligus memberikan evaluasi terhadap proses pemeriksaan yang telah dilaksanakan. Tim BPK juga memberikan apresiasi atas kerja sama, keterbukaan data, serta respons cepat yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas selama proses pemeriksaan berlangsung.

Pemeriksaan terinci ini dilakukan sebagai upaya memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Pemko Batam Perkuat Sistem Pengaduan Publik, Sekda: Harus Responsif dan Akuntabel

15 admin

Bupati Kepulauan Anambas, Aneng dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada Tim BPK atas pelaksanaan pemeriksaan yang berjalan secara profesional dan objektif. Menurutnya, proses pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti setiap catatan, koreksi maupun rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, tertib, efektif, efisien dan akuntabel,” ujar Aneng.