Proyek Miliaran Rupiah Terkesan Mubazir, Street Food Bintan Center Kini Jadi Area Terbengkalai
Tanjungpinang, Dinamikaglobaltimes.id
Proyek ambisius Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk menjadikan kawasan Bintan Center sebagai pusat kuliner bergengsi, kini hanya menyisakan sederetan gerobak kosong dan jalanan sepi.
Street Food Bintan Center, yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 senilai lebih dari Rp3 miliar, kini seolah menjadi monumen gagal dalam perencanaan.
Proyek yang digagas di era Wali Kota Rahma dan digadang-gadang akan menyaingi pasar kuliner luar negeri itu, nyatanya tak mampu menarik minat pengunjung. Sarana jalan raya yang sempat ditutup untuk dijadikan area makan pun kini kembali dibuka untuk umum. Hal ini membuktikan, bahwa konsep awal telah gagal total alias Gatot.
Pengunjung datang hanya pada saat pembukaan saja. Dan kini, nyaris tak ada. Ujung-ujungnya, pedagang pun mengeluh lantaran sepi pembeli. Bahkan, banyak yang mengaku tak balik modal. Ditambah lagi sewa lapak mahal, retribusi berjalan, sementara penghasilan nihil. Tak tahan dengan kondisi seperti itu, akhirnya, satu persatu pedagang angkat kaki meninggalkan lokasi. Yang terlihat saat ini hanya pajangan Gerobak Dagangan Kosong. Padahal, biaya pembuatan Gerobak Dagangan itu terbilang mahal.
Seorang warga yang kerap memperhatikan kondisi Street Food Bintan Centre itu menilai, anggaran yang digunakan untuk pembangunan proyek itu terkesan mubazir, “menurut saya, pembangunan proyek tersebut terkesan mubazir. Lihat saja kondisinya sekarang sangat memprihatinkan, “ujar pria berkacamata itu di salah satu warung kopi di kawasan Bintan Center Tanjungpinang (15/04/2025).
Hal ini, lanjutnya. Merupakan tamparan keras di wajah pemerintah daerah. Anggaran Rp3,164 miliar yang digelontorkan, tapi tak menghasilkan apapun. Gerobak-gerobak bantuan pemerintah tampak berjejer dan terbiar, “sebutnya.
Padahal, upaya konfirmasi terhadap Kepala Dinas PU Kota Tanjungpinang, Rusli, melalui WhatsApp, Senin, 14 April 2025 sudah dilakukan. Tapi tak ada jawaban. Pesan dibaca, namun tidak direspons. Sikap bungkam itu justru menimbulkan asumsi miring dari publik.
Dan kini, masyarakat lain pun mulai mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab atas anggaran rakyat yang mubazir dan sia-sia ini ? Apakah tak ada studi kelayakan ? Apakah tidak ada evaluasi dampak sosial dan ekonomi ?
Tak hanya itu. Kebijakan menutup sarana jalan raya demi dijadikan pusat jajanan, bukan hanya nyeleneh, tapi juga merugikan. Proyek gagal ini harus menjadi pelajaran pahit bagi pemerintah kota agar tak lagi bermain-main dengan uang rakyat.
Sudah saatnya Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan. Audit secara menyeluruh harus dilakukan. Jika ada pelanggaran, harus ada yang diproses hukum. Rakyat berhak tahu ke mana uang mereka dibawa. Dan siapa yang harus bertanggung jawab ketika mimpi indah itu berubah petaka. (Richard).
Pos terkait
Screenshot
Tidak ada komentar