Prahara di Internal Kampus Umrah Provinsi Kepri, Tanjungpinang
Tanjungpinang, Dinamikaglobaltimes.id
Belum hilang dari ingatan, tentang semaraknya suasana pelantikan di Universitas Maritim Raj Ali Haji Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), baru-baru ini. Tapi belakangan malah muncul kritik pedas dari internal kampus. Pasalnya, pelantikan beberapa pejabat di internal kampus Umrah ini, dianggap menyimpang dari ketentuan.
Ujung-ujungnya, Yudahanto Satyagaraha Adiputra, MA, Ketua Aliansi Strategis Pasal 65 (ASAP65) menuntut Rektor UMRAH Provinsi Kepri di Tanjungpinang, agar mencabut SK Pelantikan dua Dekan yang baru dilantik.
Dengan menggelar konferensi Pers, di Gedung A Ismeth Abdullah, kampus Umrah itu, ketua Asap-65 didampingi sejumlah mahasiswa, menyampaikan permasalahan yang sedang terjadi di lingkungan nya. Dalam keterangan Persnya, Bismar memaparkan,
”Kami meminta dan menuntut kepada Rektor UMRAH untuk mencabut SK Pelantikan Sayed Fauzan Riyadi sebagai Dekan FISIP UMRAH dan Dony Apdilah sebagai Dekan FIKP UMRAH Periode 2024-2028. Kemudian, melantik Bismar Arianto sebagai Dekan FISIP UMRAH dan Muzahar sebagai Dekan FIKP UMRAH Periode 2024- 2028, “ujar Yudha kepada sejumlah wartawan (19/9/2024).
Ditambahkannya. “Didasari pada tahapan Rektor menggunakan perkakas kuasa yang dimiliknya, yaitu dengan tetap melantik Dekan FISIP Sayed Fauzan Riyadi dan Dekan FIKP Dony Apdilah yang secara kumulatif nilai akhir lebih rendah dari pesaingnya. Yaitu, Bismar Arianto dan Muzahar, “katanya.
Efek dari tindakan pelantikan itu, lanjutnya. Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Politik mengadakan rapat pada 18 September 2024, dan menghasilkan sikap.
1). Menolak Pelantikan dan Pengangkatan Dr. Sayed Fauzan Riyadi, IMAS sebagai Dekan FISIP UMRAH Periode 2024- 2028.
2). Melantik saudara Dr. Bismar Arianto, M. SI sebagai Dekan FISIP UMRAH Periode 2024-2028 (P4).
Pasal 65 Rektor memilih dan menetapkan pengangkatan Dekan terpilih berdasarkan hasil pertimbangan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf g.
Rektor dalam beberapa pertemuan tatap muka dan yang tertulis dalam surat kabar memberikan pendapat beserta Wakil Rektor III berkaitan Pasal 65 Satuta Rektor memilih dan menetapkan pengangkatan Dekan terpilih berdasarkan hasil pertimbangan senat Fakultas :
1. Mempertanyakan skala penilaian yang telah diberikan oleh anggota senat fakultas dirasa sangat bias subyektif,
2. Menafsirkan kata “memilih” sebagai wilayah prerogratif, sehingga dapat mengangkat dengan mengabaikan pertimbangan yang telah dipersiapkan oleh anggota senat fakultas.
3. Saya kira juga perlu kebijakan Bersama.Pasal itu sudah jelas. Kecuali bunyinya, Rektor melantik peringkat atau yang memiliki skor tertinggi.
Terkait tiga hal yang diutarakan oleh Rektor dan Wakil Rektor III terhadap pasal 65, sangat jelas melakukan pemotongan kata-kata yang seolah-olah tiap kata yang tersusun berdiri sendiri. Sehingga, mengabaikan fungsi “dan” yang berfungsi sebagai konjungsi. Yaitu, yang menyatukan kata atau kalimat yang mendahuluinya dan mengikutinya. Sekligus “dan” merupakan gabungan dari beberapa kata sebagai akibat dan tergantung pada konteks penggunaanya.
Sehingga “memilih” tidaklah sebagai wilayah prerogratif rector, jika ia menjadi wilayah prerogratif maka pada tahap pemberian pertimbangan tidak perlu anggota senat memberikan pertimbangan terhadap indicator: Visi, Misi dan Program kerjanya. Dan disertai dengan skala pula.
Demikian halnya dengan mempertanyakan pemberian penilaian yang rendah terhadap calon tertentu. Artinya, Rektor beserta Wakil Rector mengabaikan lampiran II peraturan Rektor UMRAH nomor 8 tahun 2024 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Organisasi di bawah Rektor.
“Jika nilai tertinggi tidak diperlukan sebagimana disampaikan Wakil Rektor, untuk apa Rector bersusah payah mengeluarkan peraturan yang memuat angka-angka dan memuat total nilai akhir dari masing- masing indikator, “ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Bismar. Dalam hal ini Rektor telah melanggar sebuah pasal Statuta. Pasal 65 dalam statuta dan pasal 16 terkait mekanisme pemilihan jabatan di bawah Rektor UMRAH.
Bukan hanya itu. Rektor menggunakan standar ganda. Kenapa dari 5 Fakultas ada dua Fakultas dengan nilai tertinggi dilantik dan dua fakultas tertinggi tidak Lantik. Objektivitas apa yang digunakan oleh Rektor.
Seharusnya, Rektor mengunakan variabel standar yang sama untuk semua calon yang berkompetisi pemilihan Dekan di Umrah. ”Kami hadir disini bukan semangat untuk nak menjadi dekan, tidak. Tapi kami hadir disini untuk menjaga idealisme Marwah kampus Umrah, “kata Bismar tegas.
Sebelumnya, pada 17 September 2024 Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji telah melakukan pelantikan terhadap Dekan Fakultas: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ekonomi dan Bisnis Maritim, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Kelautan dan Perikanan dan Teknik dan Teknologi Kemaritiman.
Namun dalam proses tahapan : penjaringan, pemberian pertimbangan dan pengangkatan, menyisakan persoalan. Misalnya :
Pada tahap penjaringan Praktik non-demokratik dan tidak terpuji telah ditampilkan Rektor pada tahap penjaringan Calon Dekan.
Praktik non-demokratik tersebut ialah, Rektor dengan seluruh fasilitas kuasa yang dimilikinya, mengubah hasil Verifikasi dan penetapan yang telah dilakukan oleh Panitia Penjaringan. Bakal Calon Dekan melalui berita acara verifikasi berkas calon dekan di lingkungan UMRAH bertanggal 17 Agustus 2024 Pukul 11.15 WIB.
Pengubahan tersebut dilakukan rektor dengan cara menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor: 1448/UN53/KP/2024 tentang hasil verifikasi berkas administrasi pemilihan calon dekan di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji Periode 2024-2028.
Kemudian, Rektor melaksanakan pelantikan dengan mengabaikan pertimbangan yang telah diberikan oleh senat terhadap calon dekan. Sehingga, 2 orang Dekan yang dilantik adalah mereka yang memperoleh Skor terendah.
Di tempat terpisah, dihari dan tanggal yang sama, Rektor Umrah, Prof Agung Dhamar Syakti, juga menggelar konferensi pers. Acara ini berlangsung di lantai 5 Kampus Umrah di Dompak.
Di hadapan sejumlah wartawan, Profesor Agung menyebutkan, ada pihak yang menuding pelantikan 5 dekan baru itu menyalahi aturan, “pelantikan lima Dekan beberapa waktu lalu tidak menyalahi aturan. Tidak ada pelanggaran dilakukan. Sehingga, memang kita buka ruang buat teman-teman kalau ada yang berkeberatan menyampaikannya, “kata Agung menampik, Kamis (19/09/2024).
Hal Ini, lanjutnya. Untuk merespons desakan dari Aliansi Strategis Pasal 65 (ASAP 65) agar mencabut SK Pelantikan Sayed Fauzan Riyadi sebagai Dekan FISIP UMRAH dan Dony Apdilah sebagai Dekan FIKP UMRAH Periode 2024-2028.
Tak hanya itu. Ada permintaan agar kemudian melantik Bismar Arianto Sebagai Dekan FISIP UMRAH dan Muzahar sebagai Dekan FIKP UMRAH Periode 2024-2028, “tuturnya. (Richard).
Pos terkait
Screenshot
Tidak ada komentar