Bintan, Dinamikaglobaltimes.id
Menjelang akhir tahun, tampaknya banyak lembaga di daerah ini menyelenggarakan kegiatan yang harus dituntaskan. Sama halnya dengan kegiatan yang berlangsung Rabu (04/12/2024) di Kafe Cahaya Rumah Aspirasi Nelayan Bintan, di jalan Raja Ali Haji, Kampung Kolam Renang di Kelurahan Kijang kota, Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri.
Di Kafe Cahaya Rumah Aspirasi Nelayan Bintan ini, berlangsung acara Rembuk Pangan Pesisir. Kegiatan ini digagas oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Bintan. Acara tersebut dihadiri, sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri. Diantaranya, Disperindag, DKP, Dinkes, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. Selain itu, masyarakat Nelayan juga hadir kurang lebih 50 orang dari berbagai Desa dan Kecamatan di Kabupaten Bintan.
Menurut Syukur Harianto, selaku ketua panitia menyebutkan, “kegiatan itu merupakan program Swasembada Pangan Nasional. Salah satunya adalah sektor Perikanan dan Kelautan. Hal ini untuk meningkatkan sektor kemandirian pangan nasional. Dan kegiatan ini dinamakan Rembuk Pangan Pesisir, “ujarnya di luar gedung KNTI itu, (04/12/2024).
Ditemui di luar acara, Ipon, seorang Nelayan yang mengaku dari desa Bintan Pesisir mengatakan, “kalau saya menanggapi acara seperti ini, justru sangat bagus. Paling tidak, ke depannya nanti, bisa mengatur dan mengawasi nelayan-nelayan kecil yang ada di daerah ini, “sebut Ipon.
Ditambahkannya, “kalau ditanya soal keluhan, kayaknya semua nelayan punya keluhan. Terus terang saya sampaikan, bahwa nelayan tradisional di daerah ini, masih banyak yang butuh bantuan. Dan umumnya, keluhan itu belum tersampaikan. Bahkan, masalah bantuan alat tangkap ikan juga menjadi keluhan. Dan permasalahan di laut juga ada. Harapan saya, dengan terbentuknya Rembuk Pangan Pesisir ini, secepatnya lah pemerintah mengambil alih permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat Nelayan. Supaya setiap keluhan Nelayan cepat terbantu, “tuturnya.
Dalam sambutannya, M Najib, anggota DPRD Provinsi Kepri yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina di KNTI Kabupaten Bintan ini mengatakan, cukup banyak yang mengkritik peranan DKP Kepri terkait bantuan yang diberikan kepada Nelayan tradisional di Kepri.
“Saya menilai peran pemerintah terhadap nelayan yang ada di daerah ini, sudah sampai di titik nadir. Dalam kesempatan ini, saya mau tanya, berapa persen keberpihakan pemerintah terhadap nelayan ? Mengingat daerah kita ini 96% laut, tentu saja pembangunan di bidang kelautan menjadi lebih besar. Jangan pula berbanding terbalik, “ujarnya.
Ditambahkannya. Artinya disini, apakah APBD Kepri sudah berpihak ke Kelautan ? Kalau saya tidak salah, APBD Kepri tahun ini sebesar 3,7 triliun rupiah lebih. Dan Pokir saya, hampir 90% saya titipkan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, “ujarnya.
Herannya, kata Najib menambahkan. Ketika kelompok nelayan membutuhkan bantuan, malah sering dipersulit dengan berbagai aturan. Contohnya, kelompok nelayan harus berbadan hukum. Nah . . . Ketika kelompok nelayan itu sudah berbadan hukum, hanya bisa mendapat bantuan sekali saja dalam setahun, “ucap nya.
Masih menurut Najib. Sepertinya aturan untuk itu sengaja diperketat. Padahal, sampai saat ini cukup banyak permasalahan yang terjadi menyangkut bantuan yang diberikan. Jadi harapan saya, bagaimana ke depannya, agar masyarakat nelayan di daerah kita ini bisa lebih maju. Terlebih menyangkut perekonomiannya, “beber Najib.
Esoknya, (05/12/2024), Said Sudrajat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri coba dikonfirmasi melalui layanan WA ke Ponsel nya. Guna menanyakan besaran Dana Pokir yang dititip di dinas itu. Dan kemana dan Pokir itu disalurkan. Namun sayang, ditunggu sampai beberapa saat, pak Said malah tak menjawab.
Jika diamati apa yang disampaikan anggota DPRD Kepri ini, memang mengherankan. Apalagi, hampir semua Dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) nya dititipkannya ke DKP Kepri. Sementara, kondisi nelayan di daerah ini masih sangat memprihatinkan. Takutnya, peruntukan Dana Pokir itu tak tepat sasaran. (Richard).
Tidak ada komentar