Dalam Konsultasi Tentang RPJMD, BIMA SAKTI Jadi Arah Pembangunan Tanjungpinang
Tanjungpinang, Dinamikaglobaltimes.id
Pemerintah Kota Tanjungpinang menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, di aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, kantor Wali Kota Tanjungpinang, Kamis (20/3/2025).
Forum ini menjadi ruang diskusi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dalam menyempurnakan arah pembangunan kota selama lima tahun ke depan.
Acara ini dihadiri Wakil Wali Kota Raja Ariza, Pemerintah Provinsi Kepri, instansi vertikal, DPRD, Ketua TP PKK, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat.
Konsultasi publik ini juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, yang menyampaikan pemaparan secara virtual.
Dalam sambutannya, Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menegaskan bahwa penyusunan RPJMD harus melibatkan seluruh elemen masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan bersama.
“Sebuah perencanaan yang baik harus lahir dari partisipasi masyarakat agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran, “ujarnya.
Lis menjelaskan bahwa pembangunan Kota Tanjungpinang dalam lima tahun mendatang akan berlandaskan pada visi “BIMA SAKTI”, singkatan dari Berbudaya, Indah, Melayani, dan Aman. Visi ini bertujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera, religius, kreatif, berteknologi, dan berintegritas.
Visi ini dijabarkan dalam lima misi utama yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Fokus utama pembangunan mencakup penataan kota berbasis budaya Melayu, peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana yang ramah lingkungan, penguatan sumber daya manusia, serta pengembangan sektor ekonomi berbasis kemandirian usaha. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang modern dan profesional juga menjadi prioritas, seiring dengan upaya membangun masyarakat yang religius, tertib, dan berbudaya.
“Agar visi dan misi ini dapat diwujudkan secara konkret, diperlukan penjabaran yang lebih detail dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas, “tambah Lis.
Sebagai langkah awal, pemerintah telah menyusun sembilan program prioritas dalam RPJMD 2025-2030. Beberapa di antaranya adalah peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan yang merata, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan pelayanan publik berbasis digital.
Tak hanya itu, pemko juga berfokus pada pengembangan kegiatan kepemudaan, seni, dan olahraga, penataan ruang terbuka hijau, serta peningkatan kualitas kehidupan beragama dan pemberdayaan kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
Meski memiliki rencana besar, Lis tidak menutup mata terhadap tantangan yang ada. Ia mengakui bahwa APBD Kota Tanjungpinang mengalami penurunan pendapatan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menyebabkan defisit anggaran. Namun, ia menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat pembangunan.
“Kondisi ini jangan menjadi penghalang. Seperti yang dikatakan Mohammad Hatta, pengalaman masa lalu harus menjadi petunjuk, bukan belenggu, “ujar Lis.
Lis juga meminta Bappelitbang agar ke depan konsultasi publik melibatkan asosiasi pengusaha, KADIN, REI, dan Himperra, sehingga RPJMD yang disusun sejalan dengan rencana pengembangan pembangunan di masa mendatang.
Ia berharap melalui forum ini, berbagai ide, gagasan, serta saran yang diberikan dapat menjadi bagian dari penyempurnaan RPJMD 2025-2030, sehingga pembangunan Kota Tanjungpinang dapat berjalan dengan lebih terarah dan berkelanjutan.
Di akhir sambutannya, Lis mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam penyusunan RPJMD agar dokumen ini benar-benar menjadi arah pembangunan yang matang dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Jika kita gagal dalam merencanakan, maka kita sebenarnya sedang merencanakan kegagalan, “katanya, mengutip Benjamin Franklin.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan secara virtual dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, diskusi bersama para peserta, dan penandatanganan kesepakatan konsultasi publik. (***).
Pos terkait
Screenshot
Tidak ada komentar