SURAT LURAH TAK DIGUBRIS? RT 001/RW 003 Disorot, Satpol PP Siap Turun Tertibkan Gerobak PKL Jalan Dahlia

waktu baca 2 menit
Kamis, 19 Nov 2026 11:46 0 admin
Views: 668

BATAM – Keluhan warga terkait keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan gerobak untuk berjualan di sekitar Jalan Dahlia, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, mulai mendapat tindak lanjut dari pihak kelurahan. (19/11/2026)

Kelurahan Batu Selicin diketahui telah melayangkan surat kepada Thara Zuraida selaku Ketua RT 001 dan Syamsuddin selaku Ketua RW 003. Surat tersebut berkaitan dengan permintaan pengosongan lokasi aktivitas gerobak PKL yang dikeluhkan warga karena dinilai mengganggu akses keluar masuk kendaraan maupun aktivitas masyarakat setempat.

Sebelumnya, Lurah Batu Selicin, Dika Aditya, S.STP., telah menyampaikan komitmen untuk mengosongkan lokasi tersebut. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan mediasi antara perwakilan warga, Ketua RT 001, dan Ketua RW 003 yang difasilitasi anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Ruslan Sinaga.

Namun, tindak lanjut di lapangan masih menjadi perhatian warga. Pasalnya, aktivitas gerobak PKL di sekitar akses Jalan Dahlia masih menjadi persoalan yang membutuhkan penyelesaian.

Saat dikonfirmasi redaksi, Dika Aditya membenarkan bahwa pihak kelurahan telah melayangkan surat kepada RT dan RW agar segera menindaklanjuti pengosongan lokasi.

“Kami telah melayangkan surat agar segera mengosongkan lokasi area terhadap aktivitas gerobak pedagang PKL yang berada di sana. Tetapi kami melihat tidak ada progres yang dilakukan RT/RW,” ujar Dika Aditya.

Ia menegaskan, pihak kelurahan berencana turun langsung ke lokasi untuk memastikan perkembangan tindak lanjut hasil kesimpulan rapat yang dilaksanakan pada 12 November 2026 di Kantor Lurah Batu Selicin.

“Besok kami akan turun ke lokasi. Kalau belum ada progres dari hasil kesimpulan rapat pada tanggal 12/11/2026 di kantor lurah, kami akan menyurati Satpol PP untuk segera menindaklanjutinya,” tegasnya.

Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap penyelesaian keluhan warga, khususnya menyangkut akses jalan yang selama ini dipersoalkan.

Persoalan ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya koordinasi antara pemerintah kelurahan, RT/RW, dan perangkat penegak peraturan daerah agar setiap hasil mediasi tidak berhenti sebatas kesepakatan di atas kertas, tetapi benar-benar ditindaklanjuti di lapangan.

Redaksi akan terus mengawal perkembangan persoalan ini, termasuk memastikan tindak lanjut pemerintah kelurahan dan langkah Satpol PP apabila surat penertiban nantinya telah dilayangkan.

Sebab, kepentingan warga untuk mendapatkan akses jalan yang aman dan tidak terhalang merupakan persoalan yang membutuhkan penyelesaian nyata, bukan sekadar janji. (Team)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA