Dibalik 15 Kali WTP Beruntun, Warga Pengudang Bintan Masih Berjuang Dapatkan Listrik dan Sinyal

Bintan, dinamikaglobaltimes.id  

Pemerintah Kabupaten Bintan kembali menorehkan catatan membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut, Bintan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Bintan Roby Kurniawan dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan yang berlangsung di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (2/6/2026). Pencapaian ini kerap menjadi indikator utama bahwa pengelolaan anggaran daerah telah memenuhi standar akuntansi dan peraturan yang berlaku.

Prestasi tata kelola keuangan daerah dikontraskan dengan keterbatasan infrastruktur dasar yang dirasakan masyarakat.

Di tengah euforia dan kebanggaan pemerintah daerah, terdapat realitas di lapangan yang menimbulkan pertanyaan mendasar tentang makna kesejahteraan yang sesungguhnya.

Di Kampung Sumpat Darat, Desa Pengudang, Kecamatan Teluk Sebung, sebuah wilayah yang dikenal sebagai salah satu penghasil sayuran utama di daerah ini, masyarakat masih harus berjuang keras mendapatkan akses infrastruktur dasar yang layak.

Kondisi ini diungkapkan oleh seorang warga yang tinggal di Jalan Ismail, RT 004 RW 002. Saat ditemui di lingkungan Kantor Dinas Tenaga Kerja Bintan, Rabu (10/6/2026), wanita yang didampingi putrinya itu menyampaikan keluhan yang telah dirasakan warga selama bertahun-tahun.

“Kebetulan sekali bisa bertemu wartawan. Tolong sampaikan kondisi kami. Di sini hampir tidak ada sinyal internet. Kalau mau menelpon atau mengirim pesan, kami harus berjalan ke tempat yang lebih tinggi dulu baru bisa terhubung, “ungkapnya dengan nada lirih.

Masalah tidak berhenti di akses komunikasi. Penyediaan listrik pun dinilai jauh dari layak. Tegangan yang tidak stabil membuat peralatan rumah tangga sering rusak, sementara risiko keselamatan terus membayang.

“Lampu di rumah sering redup lalu tiba-tiba terang lagi. Tegangannya tidak menentu. Belum lagi tiang listriknya yang semuanya terbuat dari kayu dan sering miring, bahkan tumbang kalau hujan atau angin kencang. Kami terus merasa takut kalau sampai ada yang celaka, “tambahnya.

Berbeda dengan laporan keuangan yang dinilai “bersih” dan teratur, kondisi infrastruktur di desa ini belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Padahal, sebagai daerah penghasil pertanian, akses listrik dan komunikasi sangat dibutuhkan untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan ekonomi warga.

Belakangan Sekretaris Desa (Sekdes) Pengudang, coba dikonfirmasi ke ponselnya, guna menanyakan kondisi jaringan internet dan sarana tiang listrik yang menjadi keluhan warga. Namun, pak Sekdes tak bisa memberi jawaban lantaran sedang membawa orangtuanya berobat, sembari mengirimkan foto kondisi orangtuanya yang sedang sakit, (12/06/2026).

Kesenjangan antara pencapaian opini WTP dan kondisi nyata masyarakat ini memunculkan pertanyaan publik.  Sejauh mana standar pemeriksaan keuangan dapat mencerminkan kesejahteraan warga ? Apakah kelengkapan administrasi laporan keuangan sudah cukup menjadi tolok ukur utama, meskipun akses layanan dasar di tingkat akar rumput belum terpenuhi secara merata ?

Prestasi 15 kali meraih WTP tentu merupakan capaian yang patut diapresiasi. Namun, di sisi lain, harapan warga sederhana tetap sama agar anggaran yang dikelola dengan tertib  benar-benar terasa manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar. (Richard).